Kehadiran buku ini di Korea Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian perjalanan global yang sebelumnya dibawa oleh Dirgayuza Setiawan, B.Med.Sc., M.Sc., Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan berkolaborasi dengan Wakapolri Dedi Prasetyo, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ke berbagai penjuru dunia dalam setiap lawatan internasionalnya, termasuk London, forum World Economic Forum di Davos, Washington D.C., hingga Jeddah, serta penguatan diplomasi di Kedutaan Besar Jepang. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan bahwa perjalanan global buku ini merupakan bagian dari strategi besar diplomasi Indonesia.

“Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang hingga Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan pendekatan baru dalam diplomasi—melalui gastrodiplomasi yang menggabungkan kebijakan, budaya, dan nilai kemanusiaan. Buku ini kami tulis bersama sebagai kontribusi nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia,” tegas Wakapolri.

Perkembangan terbaru ini dilanjutkan oleh Dirgayuza Setiawan yang membawa semangat gastrodiplomasi Indonesia ke Korea Selatan melalui pemberian buku terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam momentum tersebut, Dirgayuza menyampaikan langsung:

“Hari ini saya memberikan buku Taste of Nusantara dan Pangan Biru MBG kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep. Bapak Cecep merupakan duta besar yang sangat menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal apa saja yang dapat kita pelajari dari implementasi MBG di Korea Selatan.”

Buku tersebut diserahkan kepada Cecep Herawan, S.H., M.H., diplomat senior Indonesia yang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Korea Selatan di Seoul, yang dikenal aktif mendorong penguatan kerja sama Indonesia–Korea Selatan, termasuk dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan publik.

Dirgayuza menjelaskan bahwa Korea Selatan telah lebih dahulu menjalankan program serupa dengan skala nasional.

“Setiap tahunnya, Korea Selatan mengalokasikan anggaran sekitar 80 triliun rupiah dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk menerapkan MBG secara nasional. Di Korea, MBG telah menjadi bagian dari kultur bangsa, bahkan ditampilkan dalam berbagai acara televisi yang menunjukkan peran dapur sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa.”

Menurutnya, proses implementasi di Korea membutuhkan waktu panjang karena menggunakan sistem dapur langsung di sekolah, yang pengembangannya dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

“Dengan adanya buku ini, kami berharap dapat meningkatkan diplomasi kuliner antara Indonesia dan Korea Selatan, di mana kedua negara sama-sama menjalankan kebijakan MBG nasional bagi seluruh anak sekolah,” tambahnya.

Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara kini membentuk lintasan diplomasi global yang kuat:

• London – Penguatan diplomasi kultural Indonesia di Eropa

• Davos – Hadir dalam forum World Economic Forum sebagai showcase kebijakan berbasis budaya

• Washington D.C. – Mendukung diplomasi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

• Jeddah – Memperluas pengaruh di kawasan Timur Tengah

• Kedutaan Besar Jepang – Memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Jepang

• Korea Selatan – Menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran implementasi MBG secara global

Setiap titik perjalanan mempertegas bahwa buku ini bukan sekadar karya kuliner, melainkan instrumen komunikasi kebijakan Indonesia kepada masyarakat dunia.

Buku Rasa Bhayangkara Nusantara ditulis bersama oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Dirgayuza Setiawan.

Dirgayuza menegaskan: “Buku Rasa Bhayangkara Nusantara kami hadirkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan Indonesia kepada dunia, agar dapat dipahami melalui bahasa budaya yang universal.”

Gastrodiplomasi sebagai Wajah Baru Indonesia

Rasa Bhayangkara Nusantara memuat 80 menu bergizi dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus merepresentasikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas nasional.

Kini, dari London hingga Seoul, buku ini terus bergerak melintasi batas geografis dan diplomatik, membawa pesan Indonesia kepada dunia: bahwa kebijakan strategis dapat dikomunikasikan melalui budaya, bahwa keamanan dan kemanusiaan berjalan beriringan, serta bahwa gastrodiplomasi menjadi bagian integral dan selaras dengan diplomasi bangsa.

Hal ini sebagai wujud nyata bahwa Polri, bersama pemerintah, tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membawa inovasi, kebijakan, dan identitas bangsa Indonesia ke panggung global.

Pembangunan mushallah tersebut dimulai dengan peletakan batu pertama pada 2 Desember 2024, yang menjadi simbol dimulainya gerakan kebersamaan untuk menghadirkan fasilitas ibadah yang lebih representatif di lingkungan sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 18 Makassar, Sofyan Haeruddin, menjelaskan bahwa pembangunan mushallah ini bermula dari bantuan awal Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp50.000.000. Dana tersebut menjadi titik awal yang kemudian memantik dukungan dari berbagai pihak.

“Bantuan dari Pemkot Makassar menjadi langkah awal pembangunan. Setelah itu, banyak pihak yang ikut berpartisipasi memberikan dukungan, baik dalam bentuk dana hibah, infaq maupun sedekah,” ujar Sofyan, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, dukungan tersebut datang dari berbagai sumber, di antaranya hibah dari Baznas Kota Makassar, sumbangan dari orang tua siswa, infaq dari guru dan tenaga kependidikan, hingga bantuan dari masyarakat umum yang peduli terhadap pembangunan fasilitas ibadah di lingkungan pendidikan.

Tidak hanya itu, semangat berbagi juga tumbuh dari para siswa melalui program Celengan Jumat, di mana setiap pekan para siswa secara sukarela menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk mendukung pembangunan mushallah. Sementara itu, para guru turut berpartisipasi melalui program Sumbangan Seribu Sehari (S3) sebagai bentuk kepedulian bersama.

Berkat kolaborasi berbagai pihak tersebut, pembangunan mushallah kini telah mencapai tahap finishing. Pekerjaan yang tengah dilakukan saat ini difokuskan pada pembuatan profil dinding serta penyempurnaan beberapa bagian interior dan eksterior bangunan, guna memperindah tampilan mushallah agar lebih nyaman digunakan.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir per 6 Maret 2026, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp369.443.800. Dari jumlah tersebut, dana yang telah digunakan untuk pembangunan sebesar Rp354.523.800, sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp14.920.000.

Meski pembangunan fisik hampir selesai, pihak sekolah masih membuka kesempatan bagi para dermawan untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian tahap akhir pembangunan mushallah tersebut.

“Kami masih membutuhkan dukungan dari para dermawan agar seluruh proses pembangunan dapat benar-benar tuntas. Harapan kami, Mushallah Nurul Ilmi bisa segera dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, guru, maupun masyarakat sekitar untuk berbagai kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan,” ungkap Sofyan.

Ke depan, mushallah ini juga direncanakan menjadi pusat kegiatan keagamaan sekolah, seperti shalat berjamaah, kajian keislaman, pembinaan karakter siswa, hingga kegiatan peringatan hari besar Islam.

Bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam amal jariyah ini, donasi dapat disalurkan melalui rekening Bank Sulselbar nomor 1422020000001653 atas nama Mushallah Nurul Ilmi.

Dukungan dan kepedulian berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga mushallah tersebut segera dapat dimanfaatkan sebagai sarana ibadah dan pembinaan spiritual bagi generasi muda.

Sidang etik tersebut dipimpin langsung oleh Kabidpropam Polda Sulsel Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H. dan dilaksanakan di Mapolda Sulsel. Setelah pelaksanaan sidang, Kabidpropam memberikan keterangan kepada awak media dalam kegiatan doorstop pada Selasa (10/03/2026).

Dalam doorstop tersebut, Kabidpropam Polda Sulsel didampingi oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa sidang lanjutan terhadap kedua personel tersebut telah menghasilkan keputusan tegas berupa sanksi etik dan administratif.

“Sidang lanjutan terkait dua orang mantan Kasat Res Narkoba Polres Toraja Utara dan anggota Kanit II Satres Narkoba Toraja Utara telah diputuskan dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi keduanya karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik serta menerima setoran dari bandar narkoba,” ujar Kombes Pol. Zulham Effendy.

Ia menjelaskan bahwa dalam putusan sidang, kedua personel tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela secara etik. Selain itu, secara administratif keduanya juga dijatuhi sanksi penempatan khusus (Patsus) selama 30 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Kabidpropam juga mengungkapkan adanya perbedaan sikap antara kedua terperiksa selama proses persidangan berlangsung. Menurutnya, Aiptu N bersikap terbuka dan menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya selama persidangan.

“Fakta yang kita dapatkan adalah Aiptu N terbuka, dia menceritakan semuanya apa adanya termasuk apa yang dialami. Sementara terhadap AKP AE, yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya,” jelasnya.

Meski demikian, keputusan sidang tetap diambil berdasarkan hasil pembahasan dan keyakinan seluruh unsur dalam komisi sidang etik, termasuk ketua komisi, wakil ketua, anggota komisi, penuntut, serta mempertimbangkan saran hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sulsel.

“Dengan keyakinan kami ketua komisi, wakil ketua, komisi sidang lainnya serta penuntut, termasuk saran hukum dari Bidkum, maka kami menyimpulkan dan mengambil keputusan sebagaimana yang telah disampaikan,” tambahnya.

Sidang etik ini merupakan bentuk komitmen Polri, khususnya Polda Sulsel, dalam menegakkan disiplin serta menjaga integritas institusi dengan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana narkotika.

Temuan ini berawal dari ketidaksesuaian pekerjaan struktur balok dan kolom yang menjadi bagian dari paket rehabilitasi yang dikerjakan oleh CV BIPT berdasarkan surat perjanjian Nomor 440.13/1072/Diskes tanggal 29 Juli 2024. Pemeriksaan fisik pada 15 Maret 2025 oleh PPK, PPTK, Inspektorat, dan penyedia menemukan tulangan besi pada balok dan kolom lantai 3 yang terekspos dan berkarat, indikasi kuat bahwa pekerjaan tidak mengikuti spesifikasi kontrak.

Hasil Pemeriksaan UNHAS: Beton Bagus, Tetapi Ada Tulangan Terekspos

Pengujian kualitas beton menggunakan Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPVT) oleh Departemen Teknik Sipil Universitas Hasanuddin menunjukkan nilai rata-rata 3,678 m/s, menandakan mutu beton berada dalam kategori baik.

Namun, pemeriksaan visual tetap menemukan adanya tulangan terekspos akibat tidak adanya selimut beton pada beberapa elemen balok. Tim ahli merekomendasikan pembersihan karat, pelapisan antikarat, dan perbaikan selimut beton menggunakan mortar khusus untuk mencegah korosi lanjutan.

CV BIPT kemudian menyatakan kesediaan memperbaiki kerusakan tersebut sesuai rekomendasi teknis.

Aktivis LSM: Ini Celah Moral Hazard, APH Harus Turun

Sorotan tajam datang dari aktivis LSM Pemerhati Transparansi Anggaran, Rezha, yang menilai kelebihan pembayaran ratusan juta rupiah pada proyek pemerintah bukan persoalan sederhana.

“Kelebihan pembayaran ratusan juta rupiah bukan nilai kecil. Pemerintah daerah wajib menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan kapan pengembalian selesai. Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi laporan yang menguap setiap tahun,” tegas Rezha.

Ia menekankan bahwa sektor kesehatan adalah layanan publik vital, sehingga proyek pembangunan laboratorium tidak boleh mengandung penyimpangan. Rezha juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun melakukan pemeriksaan fisik tambahan atas proyek rehabilitasi tersebut.

Jawaban Resmi UPT: Pengembalian Dilakukan Bertahap

Menanggapi surat konfirmasi terkait temuan BPK, pihak UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan jawaban tertulis bahwa proses pengembalian kelebihan pembayaran sedang berjalan secara bertahap oleh penyedia.

Dalam surat balasan tertanggal 22 Oktober 2025, pihak UPT menyampaikan:

“Berdasarkan rekomendasi BPK, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak penyedia (CV BIPT) dengan pengembalian metode bertahap kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berterima kasih atas kepedulian dalam pengawasan penggunaan keuangan negara.”

Meski demikian, belum ada keterangan resmi terkait total pengembalian yang telah masuk, tenggat waktu penyelesaian, maupun sanksi terhadap pihak yang melakukan kelalaian teknis.

BPK: Kelebihan Bayar Wajib Ditagih

BPK secara tegas merekomendasikan Kepala UPT untuk menarik seluruh kelebihan pembayaran Rp424.192.079,86 dan memastikan penyedia menyelesaikan perbaikan struktur sesuai rekomendasi teknis.

Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah provinsi dan APH dalam menuntaskan kasus ini agar tidak sekadar menjadi temuan audit yang berulang dari tahun ke tahun.

Sadikin, yang juga dikenal sebagai Koordinator Media Online Gerbang Indonesia Timur (GIT) dan jurnalis berintegritas, menyatakan kesiapannya mengabdikan diri untuk Pannampu—wilayah yang telah membesarkan dirinya sejak kecil.

Putra Asli Pannampu yang Siap Mengabdi

Sebagai putra daerah, Sadikin memahami betul dinamika kehidupan masyarakat Pannampu, mulai dari kebutuhan dasar hingga tantangan sosial yang kerap muncul di lingkungan padat penduduk. Berangkat dari kepedulian itu, ia memutuskan maju sebagai Ketua RW dengan niat tulus, bukan demi kepentingan pribadi, tetapi untuk pengabdian kepada warga.

“RW adalah rumah pertama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Jika RW kuat, responsif, dan melayani, maka kehidupan warga akan lebih tertata dan lebih adil,” tegas Sadikin

Visi: Pelayanan 24 Jam untuk Warga

Salah satu komitmen utamanya adalah menghadirkan pelayanan tanpa batas waktu. Menurutnya, pemimpin lingkungan harus selalu hadir kapan pun warga membutuhkan.

“Pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena waktu. RW harus siap 24 jam ketika warga membutuhkan bantuan mendadak,” katanya.

Prioritas: Keamanan Lingkungan dan Pemasangan CCTV

Menanggapi persoalan keamanan di wilayah pemukiman padat, Sadikin berencana memasang CCTV di titik-titik rawan guna meminimalisir tindakan anarkis, kriminalitas, dan gangguan keamanan lainnya.

“Tugas RW bukan hanya mencatat administrasi, tetapi juga menjaga wilayah agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Pengalamannya sebagai jurnalis menjadi modal penting bagi Sadikin untuk menghadirkan RW yang transparan dan mudah diakses. Ia menegaskan siap membangun komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah.

“InsyaAllah, dengan pengalaman saya di dunia media, saya akan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penyampaian informasi yang cepat dan tepat bagi seluruh warga,” tambahnya.

Dukungan Warga Mengalir

Dukungan kuat datang dari berbagai tokoh masyarakat, pemuda, dan warga RW 06 yang menilai Sadikin sebagai figur muda yang bersih, pekerja keras, dan punya komitmen kuat terhadap perubahan.

Sadikin pun menyampaikan bahwa dukungan tersebut adalah amanah besar yang akan ia jaga sepenuh hati.

“Dengan niat tulus, kerja keras, dan dukungan warga, kita bisa membangun RW Pannampu menjadi lebih aman, tertata, dan merata dalam segala aspek,” ujarnya.

Ajakan untuk Memilih Pemimpin Muda

Di akhir penyampaiannya, Sadikin mengajak seluruh warga untuk bersama-sama memilih pemimpin muda yang memiliki energi, integritas, dan visi jelas.

“Mari kita pilih anak mudah ta sebagai Ketua RW 06 Kelurahan Pannampu—terdepan, berkinerja, dan transparan. Ewako!” tegasnya.