Uang tersebut, menurutnya, justru diserahkan kepada pemilik lama yayasan, Andi Baso, yang kini telah meninggal dunia.

Pernyataan itu disampaikan Salam usai sidang praperadilan yang diajukan IYL terhadap Polda Sulawesi Selatan di Pengadilan Negeri Makassar, Jumat, 19 Desember 2025.

Irman Yasin Limpo (IYL) sebagai pemohon praperadilan, Polda Sulsel sebagai termohon, pelapor Bahar Ngitung, serta almarhum Andi Baso selaku pemilik lama yayasan.

Gugatan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap IYL dalam dugaan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan surat (Pasal 266 KUHP).

Sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Makassar pada Jumat, 19 Desember 2025.

Penasehat hukum menilai penetapan tersangka terhadap IYL tidak tepat sasaran karena uang transaksi tidak pernah diterima kliennya, melainkan diserahkan langsung kepada Andi Baso yang telah meninggal dunia, sehingga tidak bisa lagi diklarifikasi.

Muhammad Nur Salam menjelaskan bahwa unsur penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya serangkaian kata bohong yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan uang.

Namun, fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa uang diserahkan pelapor kepada Andi Baso melalui oknum pegawai bank, bukan kepada IYL maupun Pahlevi.

“Yang menerima uang itu almarhum Andi Baso. Bukan IYL, bukan Pahlevi. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak menerima uang diminta bertanggung jawab atas perbuatan orang lain,” tegas Salam.

Ia juga mengungkapkan bahwa keberadaan kuitansi baru diketahui kliennya setelah laporan polisi dibuat.

Berdasarkan pengakuan pelapor, penyerahan uang dilakukan kepada almarhum Andi Baso melalui perantara oknum bank.

“Ini justru menunjukkan klien kami tidak tahu-menahu soal kuitansi tersebut sebelum ada laporan polisi,” pungkasnya.

]]> https://www.relevannews.com/hukum/bukan-iyl-ph-tegaskan-uang-diserahkan-ke-pemilik-lama-yayasan/382/feed/ 0 https://www.relevannews.com/sorotan/kredit-belum-jatuh-tempo-aset-terancam-lelang-ahli-waris-h-budu-s-tantang-validitas-hak-tanggungan/343/ https://www.relevannews.com/sorotan/kredit-belum-jatuh-tempo-aset-terancam-lelang-ahli-waris-h-budu-s-tantang-validitas-hak-tanggungan/343/#respond Mon, 01 Dec 2025 11:27:05 +0000 https://www.relevannews.com/?p=343 Makassar — Salah satu ahli waris dari almarhum H. Budu S, pemilik CV Sembilan Putra Jaya, menyampaikan protes keras terkait dugaan pelanggaran prosedur perbankan yang dilakukan PT Bank CIMB Niaga. Ahli waris menilai sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan kredit dan rekening milik almarhum berpotensi menyebabkan penetapan lelang aset menjadi tidak sah.

Almarhum H. Budu S, yang meninggal pada 8 Januari 2021, meninggalkan seorang istri bernama Mardiana serta 11 orang anak. Melalui CV Sembilan Putra Jaya, keluarga ini memiliki sejumlah aset, termasuk sebidang tanah berikut bangunan seluas 111 m² dengan SHGB No. 20033/Kaluku Bodoa atas nama Mardiana, yang berlokasi di Perumahan Teuku Umar Mansion, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Dugaan Kejanggalan Kredit

Menurut ahli waris, almarhum sebelumnya telah menandatangani sejumlah perjanjian kredit, yakni:

Perjanjian Kredit Nomor 007/LGLMSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 17 Januari 2018

Perubahan keempat perjanjian kredit tanggal 1 Desember 2020

Perjanjian Kredit Nomor 470/PKEBB/JATIM/2021 tanggal 27 Agustus 2021

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 268/2021 tanggal 11 Oktober 2021

Ahli waris menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut belum jatuh tempo, namun aset keluarga telah ditetapkan untuk dilelang pada 20 Mei 2025.

Rekening Simpanan Diduga Diubah Menjadi Rekening Pinjaman

Keluarga menduga adanya pelanggaran serius terkait laporan mutasi pinjaman dan simpanan almarhum. Menurut mereka, pihak bank:

Tidak memberikan laporan mutasi pinjaman dan giro meski telah diminta berulang kali

Baru menyerahkan rekening koran pada 31 Oktober 2023, itu pun tidak lengkap

Tidak ditemukan rekening pinjaman atas nama almarhum

Rekening simpanan giro diduga dijadikan rekening pinjaman sehingga berubah menjadi saldo debet (minus)

Rekening Tabungan Xtra milik almarhum disebut memiliki transaksi tidak konsisten antara mutasi dan saldo akhir

Keluarga mengaku temuan ini menunjukkan adanya “ketidaksesuaian pengertian kredit”, yang menurut mereka bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 poin 3 Perjanjian Kredit dan Pasal 4 APHT.

Ahli Waris: “Bank Tidak Bisa Dikategorikan Kreditur Jika Kredit Tidak Sesuai”

Dalam pernyataan yang diterima redaksi, ahli waris menyebut bahwa dengan ketidaksesuaian tersebut, status hukum perjanjian menjadi dipertanyakan.

“Jika pengertian kredit tidak sesuai dengan yang sebenarnya, CIMB Niaga tidak dapat dikatakan sebagai kreditur dan CV Sembilan Putra Jaya tidak dapat disebut debitur. Maka penetapan lelang menjadi tidak tepat,” ujar pihak keluarga.

Aset yang Dijaminkan

Aset utama yang menjadi objek jaminan dalam kredit a quo yakni:

Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 20033/Kaluku Bodoa (111 m²) atas nama Mardiana

Berlokasi di Perumahan Teuku Umar Mansion Blok B3, Kota Makassar

Aset ini kini terancam dilelang meski keluarga menilai perjanjian kredit belum terpenuhi secara prosedural.

Belum Ada Tanggapan Resmi Bank

Hingga berita ini diturunkan, pihak CIMB Niaga belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan rekening maupun penetapan lelang yang dipersoalkan ahli waris.

Keluarga menilai bahwa apabila benar tidak ada kepentingan, maka penyidik seharusnya menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta, termasuk mempertimbangkan unsur-unsur pasal 340 KUHP, serta segera melimpahkan berkas perkara secara lengkap ke kejaksaan.

“Kalau betul tidak ada kepentingan, kenapa tidak menerapkan pasal sesuai fakta? Jangan hanya bilang proses sesuai mekanisme, sementara langkah konkretnya tidak terlihat,” tegas Budiman, S.Pd., SH., praktisi hukum dan pemerhati sosial yang mewakili keluarga korban.

Ia juga menegaskan bahwa pelaku menyerahkan diri bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena ketakutan setelah aksinya diketahui warga.

Keluarga juga mempertanyakan akurasi informasi yang sebelumnya disampaikan kepolisian, termasuk soal lokasi korban meninggal dunia.

“Kanit bilang semuanya sesuai prosedur. Tapi bagaimana bisa sesuai prosedur kalau informasi mendasar seperti lokasi korban meninggal saja disampaikan tidak benar? Itu bukan kesalahan kecil. Itu menyangkut fakta kunci,” ujar salah satu perwakilan keluarga.

Keluarga menilai pernyataan Kanit terkesan menutupi kekeliruan yang sudah terlanjur beredar dan menimbulkan kebingungan publik.

“Kalau polisi ingin transparan, akui saja kalau informasinya keliru. Jangan berlindung di balik kata ‘sesuai prosedur’. Prosedur apa yang membenarkan penyampaian informasi yang tidak akurat?” tegas keluarga.

Pernyataan yang tidak diluruskan dianggap semakin melukai perasaan keluarga korban.

“Kami yang mengantar korban ke RS Wahidin. Kami tahu betul kondisi korban sampai akhirnya meninggal di rumah sakit. Tidak bisa polisi sembarang bilang korban meninggal di TKP. Kami ada di situ,” jelas Dg. Nangga.

Keluarga juga keberatan dengan pernyataan yang menyebut korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, padahal tidak demikian.

“Kanit bilang tidak ada kepentingan, tapi kenapa hubungan keluarga disebut-sebut padahal itu salah? Itu bisa memengaruhi cara publik melihat kasus ini, seakan-akan ada kedekatan yang membuat proses hukum diperlunak,” ujar keluarga dengan nada kecewa.

Keluarga menegaskan bahwa mereka butuh bukti nyata, bukan pernyataan normatif.

“Kalau benar tidak ada kepentingan, buktikan dengan pelimpahan berkas yang cepat, pemeriksaan saksi yang menyeluruh, dan penyampaian informasi yang akurat. Jangan hanya mengulang ‘semua sesuai mekanisme’ sementara proses justru lambat,” tegas keluarga.

Mereka juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap lambannya pelimpahan berkas perkara.

“Korban meninggal dengan 12 luka tusuk, pelaku sudah menyerahkan diri, barang bukti ada. Tapi berkas belum juga naik ke kejaksaan. Itu yang membuat kami heran. Jangan jadikan prosedur sebagai alasan untuk menunda,” tutup keluarga dengan tegas.

Keluarga menegaskan bahwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan kekeluargaan antara korban dengan pelaku, seperti yang sempat beredar di sejumlah pemberitaan daring.

“Kami tegaskan, korban tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan pelaku. Informasi yang beredar di media itu tidak benar dan sangat merugikan keluarga kami,” ujar ayah korban dg.Talasa, dengan nada sedih, di warkop rudhi jl. Tarakan Rabu (13/11/2025).

Menurut Drs. Budiman S, S.Pd., S.H, Praktisi Hukum sekaligus kuasa keluarga korban, banyak unsur yang mengarah pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), bukan sekadar emosi spontan sebagaimana yang diasumsikan oleh pihak kepolisian dalam penerapan Pasal 338 KUHP.

Ia merasa kecewa karena informasi yang tidak akurat tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terlebih di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Selain membantah adanya hubungan keluarga, pihak keluarga juga meminta aparat kepolisian untuk tetap fokus pada penyelidikan dan mengungkap motif sebenarnya di balik aksi penikaman yang menewaskan korban.

Keluarga berharap agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan kasus ini diusut secara transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Kasus penikaman di Kelurahan Buntusu sebelumnya sempat menggegerkan warga setempat. Peristiwa tersebut menewaskan seorang pemuda dan kini tengah dalam penanganan pihak kepolisian dari Polsek Tamalanrea.

Makassar — Kasus penikaman yang menewaskan seorang pria bernama Malik Angga (28), warga Dusun Bangkala, Kelurahan Buntusu, Blok D Perumnas BTP, Kecamatan Tamalanrea, masih menjadi sorotan publik. Hasil visum dari pihak rumah sakit mengungkapkan fakta mencengangkan terkait luka-luka yang dialami korban.

Praktisi hukum dan pemerhati sosial kemasyarakatan yang juga mewakili keluarga korban, Drs. Budiman, menjelaskan bahwa korban mengalami 12 luka tusukan dan sobekan akibat senjata tajam jenis badik.

“Luka-luka tersebut terdapat di bagian punggung, wajah, dan dada korban,” ungkap Budiman, Jumat (7/11/2025).

Peristiwa tragis itu terjadi pada Senin, 3 November 2025, sekitar pukul 10.00 Wita, di lokasi pengerukan pasir tempat korban dan pelaku bekerja. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku berinisial R sempat berpamitan untuk buang air kecil, namun tak lama kemudian kembali sambil membawa badik dan langsung menikam korban dari arah belakang.

Korban sempat dilarikan ke RS Wahidin Sudirohusodo, namun nyawanya tak tertolong akibat luka parah yang dideritanya. Pelaku R, yang diketahui merupakan tetangga korban, kemudian menyerahkan diri ke Polsek Tamalanrea sesaat setelah kejadian.

Warga sekitar menyebutkan bahwa pelaku dan korban tidak pernah terlihat berselisih sebelumnya. Namun dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku nekat menikam korban karena menuduhnya mengintip saat berhubungan badan dengan istrinya.

“Polisi sudah melakukan pengecekan di rumah pelaku, namun tidak ditemukan adanya lubang atau celah di dinding yang memungkinkan korban melakukan hal tersebut,” jelas Budiman.

Keluarga korban, Budi, mendesak penyidik agar menjerat pelaku dengan pasal yang lebih berat, mengingat adanya dugaan unsur perencanaan dalam aksi pembunuhan tersebut.

“Dari hasil visum dan keterangan saksi-saksi di lokasi, terlihat jelas bahwa penikaman dilakukan secara sadar dan terencana. Seharusnya penyidik menerapkan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 dan 351 KUHP, bukan hanya 338–351,” tegas Budi.

Saat ini, kasus tersebut masih ditangani oleh Satreskrim Polsek Tamalanrea. Pihak keluarga berharap proses hukum berjalan objektif dan pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan bukti dan fakta yang ada.

Tim Media