Menurut keterangan beberapa penumpang, keterlambatan diduga dipicu oleh kondisi kendaraan yang berulang kali mengalami gangguan teknis di tengah perjalanan. Situasi tersebut membuat para penumpang harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian keberangkatan kembali.

“Bus beberapa kali berhenti karena diduga mengalami kerusakan. Penumpang hanya menunggu tanpa penjelasan yang jelas,” ungkap salah satu penumpang kepada media.

Lamanya perjalanan memicu kekecewaan dari keluarga penumpang yang menunggu di tempat tujuan. Salah seorang suami penumpang mengaku kecewa karena istrinya harus berada di perjalanan lebih lama dari jadwal normal tanpa adanya kepastian waktu tiba.

“Kami khawatir karena perjalanan jadi sangat lama. Informasi yang diterima juga minim. Harusnya pihak perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari penumpang lain yang diketahui memiliki keperluan mendesak untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Keterlambatan tersebut dinilai sangat merugikan karena menghambat urusan keluarga yang penting.

Selain soal keterlambatan, beberapa penumpang juga mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang memadai selama bus mengalami hambatan di perjalanan. Mereka berharap perusahaan otobus dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi armada maupun sistem pelayanan kepada penumpang.

Sorotan terhadap peristiwa ini turut datang dari LSM ARMADA yang meminta pemerintah dan instansi terkait turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap operasional perusahaan otobus tersebut. Mereka menilai perusahaan transportasi wajib mengutamakan keselamatan, kelayakan kendaraan, dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

“Jika benar terjadi kelalaian dalam pelayanan maupun kondisi armada, maka perlu ada evaluasi serius hingga pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegas perwakilan LSM ARMADA.

Masyarakat pun berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, mengingat transportasi umum menjadi sarana utama bagi banyak warga yang melakukan perjalanan antar daerah. Keselamatan dan kenyamanan penumpang dinilai harus menjadi prioritas utama setiap perusahaan angkutan umum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PO Bintang Asri belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyebab keterlambatan perjalanan tersebut.

Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Polri, sebagai bentuk evaluasi atas kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian ini menunjukkan kinerja unggul Polda Sulsel dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari total 36 Polda di seluruh Indonesia, Polda Sulsel berhasil menempati posisi terbaik dalam kategori pagu besar, yang menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan negara.

Selain capaian tersebut, dari total 51 Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Sulsel, sebanyak 30 Satker berhasil meraih nilai IKPA 100 atau kategori sempurna. Prestasi ini menjadi indikator kuat atas optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Sulsel.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta personel yang mengemban fungsi keuangan di masing-masing Satker. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Keuangan Polda Sulsel di bawah pimpinan Kabidkeu Kombes Pol S. Ferdinand Suwarji, S.E., M.Ak., M.A.R.S., CFrA., turut berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja pengelolaan anggaran.

Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang TEPAT (Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya). Hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Lebih lanjut, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan penguatan integritas bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi.

Dengan capaian ini, Polda Sulsel diharapkan mampu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Polri.

Penangkapan pertama terjadi pada tahun 2024 di sebuah galangan kapal. Sementara itu, penangkapan kedua berlangsung pada Minggu, 26 April 2026, menjelang waktu magrib. Dalam operasi terbaru tersebut, aparat menyita sekitar 13.000 liter bio solar subsidi dari sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan ilegal sebelum didistribusikan ke sektor industri.

Temuan ini memperkuat indikasi adanya praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang diduga telah berlangsung lama dan berjalan secara terorganisir.

Kembalinya nama AB dalam kasus serupa menimbulkan pertanyaan serius: apakah jaringan ini telah diputus, atau justru masih terus beroperasi di balik layar?

Sorotan semakin mengeras setelah munculnya isu dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan tersebut. Informasi yang beredar menyebut adanya pihak dari institusi penegak hukum yang diduga berperan sebagai pelindung atau fasilitator praktik ilegal ini.

Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang yang mengonfirmasi dugaan tersebut.

Aparat menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung guna mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini memicu gelombang tuntutan dari publik agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tegas, tanpa pandang bulu. Jika benar terdapat keterlibatan oknum aparat, maka pengungkapan harus dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Hingga kini, publik masih menanti perkembangan lanjutan dan klarifikasi resmi dari pihak terkait. Satu hal yang pasti, perhatian publik tidak akan surut sampai seluruh jaringan di balik dugaan mafia BBM ini benar-benar terungkap.

Kedatangan Kapolda Sulsel bersama rombongan Pejabat Utama Polda Sulsel disambut langsung oleh Kapolres Luwu Utara AKBP Nugraha Pamungkas, S.I.K., M.H., beserta jajaran dengan prosesi adat berupa pengalungan sarung, penyerahan bucket bunga, serta penampilan tari Padduppa yang dilanjutkan dengan jajar kehormatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tatap muka bersama seluruh personel Polres Luwu Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama Polres, para Kapolsek jajaran, perwira staf serta para perwira Batalyon D Pelopor.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Luwu Utara menyampaikan situasi kamtibmas di wilayah hukumnya yang secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja Kapolda Sulsel ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Selanjutnya, dalam arahannya, Kapolda Sulsel menekankan pentingnya peningkatan kinerja, khususnya dalam penyelesaian perkara agar masyarakat dapat segera memperoleh kepastian hukum. Ia juga menyoroti peran layanan Call Center 110 sebagai garda terdepan dalam pelayanan Polri kepada masyarakat.

Menurutnya, kecepatan, ketepatan, serta sikap humanis petugas dalam merespons setiap laporan masyarakat menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Selain itu, Kapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk senantiasa menjaga nama baik institusi serta meningkatkan pengawasan melekat (waskat) oleh atasan kepada anggota guna mencegah terjadinya pelanggaran.

“Pelanggaran anggota, terutama penyalahgunaan narkoba, tidak ada toleransi dan akan diproses secara hukum serta sidang etik hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” tegas Kapolda.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Luwu Utara semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta Kapolres jajaran. Gelar operasional ini menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan operasi kepolisian selama Triwulan I di wilayah hukum Polda Sulsel, guna mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menekan angka kejahatan serta gangguan kamtibmas.

Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel atas dedikasi dan kerja keras dalam pelaksanaan berbagai operasi kepolisian, khususnya dalam mendukung pengamanan kegiatan masyarakat dan perayaan hari-hari besar.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel yang telah sukses melaksanakan kegiatan operasi-operasi kepolisian yang sangat membantu dalam mengamankan berbagai agenda masyarakat,” ungkap Kapolda.

Selanjutnya Kapolda Sulsel juga berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kinerja operasional melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan serta pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah, serta terus tingkatkan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di wilayah hukum masing-masing,” tutup Kapolda.

Melalui gelar operasional ini, diharapkan seluruh satuan kerja dan kewilayahan di jajaran Polda Sulsel dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta seluruh Kapolres jajaran.

Dalam pemaparannya, Irwasda Polda Sulsel menyampaikan bahwa pelaksanaan audit kinerja ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perencanaan dan pengorganisasian telah dilaksanakan dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun kegiatan lainnya.

Audit ini juga mencakup evaluasi di bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, logistik, serta anggaran dan keuangan pada masing-masing satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Sulsel. Melalui audit ini diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam aspek manajerial, sekaligus memberikan masukan melalui asistensi dan konsultasi guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakapolda Sulsel menegaskan bahwa kegiatan audit kinerja merupakan bagian penting dalam mengevaluasi sistem kerja organisasi, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian.

“Tanpa perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang tepat, mustahil target dan tujuan strategis dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, audit kinerja ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjamin kualitas serta pengendalian organisasi, bukan untuk mencari kesalahan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh program kerja yang telah disusun berjalan selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menjamin penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Dengan dilaksanakannya audit kinerja ini, diharapkan seluruh jajaran Polda Sulsel dapat terus meningkatkan kinerja serta meminimalisir potensi kesalahan administrasi di masa mendatang, guna mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Salah satu ahli waris, H. Janji, yang merupakan keturunan dari Nakia bin Umara, menegaskan bahwa lahan yang disengketakan merupakan warisan keluarga yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu.

“Tanah ini kami kuasai sejak lama, bahkan sejak tahun 1958. Tidak pernah ada transaksi jual beli dengan pihak perusahaan ataupun pihak lain,” ujar H. Janji kepada wartawan di kawasan Somba Opu.

Keabsahan Sertifikat Dipertanyakan

H. Janji mengaku meragukan keabsahan sertifikat yang diklaim dimiliki perusahaan. Ia mempertanyakan dasar penerbitan dokumen tersebut, termasuk asal-usul alas hak yang digunakan dalam proses sertifikasi.

Menurutnya, indikasi keterlibatan oknum dalam praktik mafia tanah tidak bisa diabaikan, mengingat fenomena tersebut semakin sering terjadi di berbagai daerah.

“Kami ingin tahu di mana lokasi pasti yang diklaim dalam sertifikat itu, dan dari mana dasar alas haknya. Jangan sampai ada permainan oknum,” tegasnya.

Sebagai bentuk penegasan kepemilikan, pihak ahli waris telah memasang papan informasi di lokasi lahan yang berada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Somba Opu. Klaim tersebut didasarkan pada dokumen rincik lama yang tercatat sejak 1977, dengan riwayat penguasaan sejak 1958.

Ahli Waris Lain Mengaku Alami Hal Serupa

Kasus serupa juga diungkapkan oleh Dg. Nai, yang mengaku sebagai ahli waris dari Dg. Jio. Ia menyebut bahwa lahannya yang memiliki rincik lengkap—termasuk kohir dan persil—ikut diklaim oleh perusahaan yang sama.

Dg. Nai menilai praktik ini sebagai bagian dari dugaan skema mafia tanah yang terstruktur dan merugikan masyarakat kecil.

“Kami punya bukti rincik yang jelas, tapi tiba-tiba diklaim oleh perusahaan dengan alasan sudah bersertifikat. Ini sangat merugikan kami sebagai ahli waris yang sah,” ungkapnya.

Sebagaimana H. Janji, Dg. Nai juga telah memasang papan klaim kepemilikan di lokasi lahannya sebagai bentuk penegasan hak.

Dokumen Lama Jadi Dasar Klaim

Para ahli waris menyebutkan bahwa dasar kepemilikan mereka merujuk pada:

• Penguasaan lahan sejak tahun 1958

• Dokumen rincik tahun 1977

• Bukti kohir dan persil atas nama keluarga (termasuk atas nama Dg. Jio)

Mereka menegaskan tidak pernah melakukan transaksi penjualan kepada pihak perusahaan yang saat ini mengklaim kepemilikan.

Desakan Investigasi dan Perlindungan Hukum

Kasus ini menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia yang kerap melibatkan masyarakat dan korporasi. Para ahli waris mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan secara objektif dan transparan.

Mereka berharap negara dapat hadir sebagai penengah sekaligus pelindung hak masyarakat, guna mencegah konflik yang berpotensi meluas.

“Kami hanya ingin keadilan dan perlindungan hak sebagai warga negara. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata salah satu ahli waris.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan yang disebut dalam sengketa tersebut belum memberikan keterangan resmi.

Kehadiran buku ini di Korea Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian perjalanan global yang sebelumnya dibawa oleh Dirgayuza Setiawan, B.Med.Sc., M.Sc., Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan berkolaborasi dengan Wakapolri Dedi Prasetyo, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ke berbagai penjuru dunia dalam setiap lawatan internasionalnya, termasuk London, forum World Economic Forum di Davos, Washington D.C., hingga Jeddah, serta penguatan diplomasi di Kedutaan Besar Jepang. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan bahwa perjalanan global buku ini merupakan bagian dari strategi besar diplomasi Indonesia.

“Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang hingga Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan pendekatan baru dalam diplomasi—melalui gastrodiplomasi yang menggabungkan kebijakan, budaya, dan nilai kemanusiaan. Buku ini kami tulis bersama sebagai kontribusi nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia,” tegas Wakapolri.

Perkembangan terbaru ini dilanjutkan oleh Dirgayuza Setiawan yang membawa semangat gastrodiplomasi Indonesia ke Korea Selatan melalui pemberian buku terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam momentum tersebut, Dirgayuza menyampaikan langsung:

“Hari ini saya memberikan buku Taste of Nusantara dan Pangan Biru MBG kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep. Bapak Cecep merupakan duta besar yang sangat menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal apa saja yang dapat kita pelajari dari implementasi MBG di Korea Selatan.”

Buku tersebut diserahkan kepada Cecep Herawan, S.H., M.H., diplomat senior Indonesia yang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Korea Selatan di Seoul, yang dikenal aktif mendorong penguatan kerja sama Indonesia–Korea Selatan, termasuk dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan publik.

Dirgayuza menjelaskan bahwa Korea Selatan telah lebih dahulu menjalankan program serupa dengan skala nasional.

“Setiap tahunnya, Korea Selatan mengalokasikan anggaran sekitar 80 triliun rupiah dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk menerapkan MBG secara nasional. Di Korea, MBG telah menjadi bagian dari kultur bangsa, bahkan ditampilkan dalam berbagai acara televisi yang menunjukkan peran dapur sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa.”

Menurutnya, proses implementasi di Korea membutuhkan waktu panjang karena menggunakan sistem dapur langsung di sekolah, yang pengembangannya dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

“Dengan adanya buku ini, kami berharap dapat meningkatkan diplomasi kuliner antara Indonesia dan Korea Selatan, di mana kedua negara sama-sama menjalankan kebijakan MBG nasional bagi seluruh anak sekolah,” tambahnya.

Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara kini membentuk lintasan diplomasi global yang kuat:

• London – Penguatan diplomasi kultural Indonesia di Eropa

• Davos – Hadir dalam forum World Economic Forum sebagai showcase kebijakan berbasis budaya

• Washington D.C. – Mendukung diplomasi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

• Jeddah – Memperluas pengaruh di kawasan Timur Tengah

• Kedutaan Besar Jepang – Memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Jepang

• Korea Selatan – Menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran implementasi MBG secara global

Setiap titik perjalanan mempertegas bahwa buku ini bukan sekadar karya kuliner, melainkan instrumen komunikasi kebijakan Indonesia kepada masyarakat dunia.

Buku Rasa Bhayangkara Nusantara ditulis bersama oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Dirgayuza Setiawan.

Dirgayuza menegaskan: “Buku Rasa Bhayangkara Nusantara kami hadirkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan Indonesia kepada dunia, agar dapat dipahami melalui bahasa budaya yang universal.”

Gastrodiplomasi sebagai Wajah Baru Indonesia

Rasa Bhayangkara Nusantara memuat 80 menu bergizi dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus merepresentasikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas nasional.

Kini, dari London hingga Seoul, buku ini terus bergerak melintasi batas geografis dan diplomatik, membawa pesan Indonesia kepada dunia: bahwa kebijakan strategis dapat dikomunikasikan melalui budaya, bahwa keamanan dan kemanusiaan berjalan beriringan, serta bahwa gastrodiplomasi menjadi bagian integral dan selaras dengan diplomasi bangsa.

Hal ini sebagai wujud nyata bahwa Polri, bersama pemerintah, tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membawa inovasi, kebijakan, dan identitas bangsa Indonesia ke panggung global.

Dalam amanatnya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas, khususnya selama Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

“Terima kasih atas pelaksanaan tugas yang telah berjalan dengan baik, sehingga situasi kamtibmas selama perayaan Idul Fitri dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai sarana introspeksi diri, mempererat tali silaturahmi, serta saling memaafkan guna memperkuat soliditas dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan Halal Bihalal antara Kapolda Sulsel bersama para Pejabat Utama dan seluruh personel. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut, sebagai wujud kekompakan dan soliditas keluarga besar Polda Sulsel.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan emosional antar personel, serta meningkatkan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tas tersebut sebelumnya sempat diduga hilang atau dicuri saat diparkir di area Masjid Nurul Suhada sehingga kejadian itu sempat menjadi perhatian karena melibatkan seorang jurnalis yang sedang beraktivitas di lingkungan Polda Sulsel.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Resmob Polda Sulsel langsung melakukan penelusuran dan pencarian secara intensif di sejumlah titik di kawasan Mapolda Sulsel.

Dari hasil pencarian tersebut, tas wartawan yang sempat dikategorikan hilang akhirnya berhasil ditemukan di area kantin yang berada di dalam lingkungan Polda Sulsel.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa tas tersebut ternyata tertinggal di kantin saat pemiliknya sedang beristirahat bersama sejumlah rekan media.

Saat itu, para wartawan baru saja melakukan pengambilan paket Lebaran dari Humas Polda Sulsel dan sempat singgah di kantin untuk beristirahat.

Diduga tas tersebut lupa dibawa oleh pemiliknya setelah meninggalkan lokasi kantin, sehingga sempat disangka hilang di area parkiran masjid.

Saat tas ditemukan, seluruh barang yang berada di dalamnya dipastikan masih lengkap dan tidak ada yang hilang.

Pemilik tas juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulsel serta tim Resmob Polda Sulsel atas respons cepat dan kerja keras mereka dalam melakukan pencarian hingga tas tersebut akhirnya berhasil ditemukan.

“Terima kasih banyak kepada Dirkrimum Polda Sulsel dan tim Resmob atas bantuan dan kerja kerasnya hingga tas saya bisa ditemukan kembali, dan seluruh barang di dalam tas juga masih lengkap,” ujar pemilik tas.

Dengan ditemukannya tas tersebut, dipastikan tidak ada unsur tindak pidana pencurian dalam peristiwa tersebut. Tas tersebut hanya tertinggal di kantin saat pemiliknya beristirahat bersama rekan-rekan media di lingkungan Polda Sulsel.